ULANGAN HARIAN BAB 4

ULANGAN HARIAN BAB 4

1. Di bawah ini merupakan unsur-unsur hubungan internasional, kecuali ....

a. ekonomi   b. sosial                c. Budaya                             d. hankam           e. pendidikan

2. Hubungan internasional yang dilakukan suatu negara sangat ditentukan oleh ....

a. kekuasaan dan keamanan negara yang bersangkutan         

b. tingkat ekonomi dan keamanan negara yang bersangkutan

c. tingkat ekonomi dan kekuasaan negara yang bersangkutan

d. kemakmuran dan kekuasaan negara yang bersangkutan

e. kesejahteraan dan keamanan negara yang bersangkutan

3. Sarana-sarana hubungan internasioanal meliputi ....

a. diplomasi dan negoisasi                        b. diplomasi dan lobby                   c. lobby dan negoisasi

d. diplomasi, negoisasi, dan kompromi    e. diplomasi, negoisasi, dan  lobby

4.  Apabila upaya diplomasi suatu negara  gagal dilakukan maka besar kemungkinan terjadi ....

a. perdamaian             b. perang                             c. kerja sama      d. persabatan    e. permusuhan

5. Di bawah ini merupakan unsur-unsur hubungan diplomatik, kecuali  .....

a. hubungan antarnegara       b. pertukaran misi diplomatik     c. status pejabat diplomatik

d. kekebalan hukum              e. hubungan antarwarga

6. Berdasarkan Konggres Wina tingkatan perangkat diplomatik yang pertama adalah ....

a. atase          b. kuasa usaha  c. duta besar berkuasa penuh    d. duta  e. menteri residen

7.  Atase yang memberikan nasehat di bidang militer dan hankam pada duta besar adalah ....

a. atase teknis             b. atase kebudayaan      c. atase ekonomi              d. atase pertahanan

e. atase pendidikan

8. Perundingan yang dilakukan secara tidak resmi disebut ....

a. corridor talk             b. charter            c. Traktat             d. deklarasi         e. pakta

9.  Di bawah ini merupakan syarat-syarat perjanjian internasional, kecuali  ....

a. negara negara yang tergabung dalam organisasi    

b. bersedia mengadakan ikatan hukum tertentu

c. tidak bersedia mengadakan ikatan hukum tertentu             

 d. kata sepakat untuk melakukan sesuatu

e. bersedia menanggung akibat akibat yang terjadi

10. Tahap tahap perjanjian internasional yang kedua adalah ....

a. perundingan           b. ratifikasi          c. Ratification     d. penandatanganan      e. negotation

11. Pengesahan perjanjian inetrnasional dilakukan dengan undang undang atau dengan ....

a. peraturan menteri      b. peraturan presiden     c. keputusan DPR  

 d. keputusan mente      e. keputusan presiden

12. Pedoman bagi negara negara yang ingin membuat perjanjian internasional adalah ....

a. Konvensi Wina 1967             b. Konvensi Wina 1969                  c. Konvensi Wina 1969

d. Konvensi Wina 1970             e. Konvensi Wina 1971

13. Persetujuan formal yang bersifat multilateral disebut ....

a. traktat       b. konvensi         c. Protokol          d. modus vivendi                             e. pakta

14. Suatu cara untuk mengesahkan perjanjian internasional yang sudah ditandatangani disebut ....

a. ratifikasi    b. negotiation    c. Perundingan  d. penandatangan         e. signature

15. Organisasi Internasional PBB bertujuan memelihara perdamaian dunia dan mencegah ....

a. terjadinya Perang Dunia I     b. terjadinya Perang Dunia II           c.  terjadinya Perang Dunia III

d. terjadinya Perang Dunia IV  e. terjadinya Perang Dunia V

16. Di bawah ini merupakan contoh anggota organisasi antarpemerintah yaitu ....

a. PMI             b. UNHCR                            c. OPEC                 d. PBB                   e. ILO

17. Perserikatan Bangsa Bangsa didirikan pada tanggal ....

a. 23 Juni 1945        b. 24 Juni 1945   c. 26 Juni 1945    d. 26 Juni 1946   e. 27 Juni 1946

18. Organisasi Internasional Perserikatan Bangsa Bangsa didirikan untuk mengganti organisasi .... 

a. Liga Bangsa Bangsa    b. ASEAN        c. OPEC                 d. KAA                  e. Pakta Warsawa

19. Mahkamah Internasional PBB berkedudukan di Den Haag negara ....

a. Inggris        b. RRC   c. Amerika Serikat                            d. Prancis                             e. Belanda

20.  KAA yang diselenggarakan pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 menghasilkan ....

a. Dasasila Jakarta        b. Dasasila Yogyakarta                  c. Dasasila Surabaya  

d. Dasasila Bandung    e. Dasasila Bali

21 . Anggota tetap dewan keamanan PBB mempunyai hak yang disebut .....

a. menolak                   b. prerogatif       c. Tolak                 d. veto                  e. istimewa

22. Sekretariat ASEAN berkedudukan di Indonesia yaitu di kota .....

a. Jakarta       b. Bali    c. Bandung          d. Surabaya        e. Yogyakarta

23.  Bentuk kerja sama internasional ada dua yaitu kerja sama bilateral dan kerja sama ....

a. multilateral b. nonbilateral   c. multi internasional      d. multilinternasional           e. regional

24. Kerja sama bilateral antara RI dengan Kanada dalam bidang pembangunan meliputi ....

a. proyek proyek bantuan pengadaan peralatan         b. bantuan tenaga ahli  

c. proyek proyek bantuan teknik                  d. proyek proyek  bantuan konstruksi   e. bantuan uang

25. Kerja sama bilateral antara Indonesia dengan Iran dalam bidang ....

a. keamanan dan kebudayaan             b. pendidikan dan keamanan     c. pariwisata dan pendidikan

d. kebudayaan dan pendidikan           e. kebudayaan dan pariwisata

26. Di bawah ini merupakan bantuan kerja sama multilateral yang diberikan melalui badan badan

       internasional untuk kepentingan ekonomi  dan sosial, kecuali ....

a. UNESCO                    b. FAO                  c. WHO                 d. WTO                 e. UNHCR

27. Tujuan Negara Republik Indonesia tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ....

a. alinea ke 1                b. alinea ke 2      c. alinea ke 3      d. alinea ke 4      e. alinea ke 1 dan 4

28. Di bawah ini merupakan permintaan produk Indonesia di pasar Kanada, kecuali ....

a. produk aluminium                              b. produk perabot                           c. produk garmen

d. produk minyak nabati                         e. produk bei baja

29. Kerja sama yang melibatkan banyak negara di dalamnya disebut ....

a. kerja sama bilateral                              b. kerja sama multilateral             c. kerja sama dua negara

d. kerja sama nonbilateral                        e. kerja sama regional

30. Kerja sama yang meliputi kerja sama regional dan multilateral disebut ....

a. kerja sama nonmultilateral               b. kerja sama bilateral                    c. kerja sama multilateral

d. kerja sama nonregional                     e. kerja sama nonbilateral

A. SISTEM HUKUM DAN PERADILAN INTERNASIONAL

A.    SISTEM HUKUM DAN PERADILAN INTERNASIONAL

1.      Pengertian Hukum Internasional

Dalam menjalin hubungan internasional, setiap negara dibatasi oleh hukum yang mengatur kepentingan suatu negara dengan negara lain. Hukum internasional dibedakan menjadi dua, yaitu hukum publik internasional dan hukum privat internasional.

Menurut Mochtar kusumaatmadja, hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara: antara negara dan negara, negara dan subjek hukum lain bukan negara, atau subjek hukum bukan negara yang satu dengan yang lainnya. Adapun menurut Ivan A. Shearer, hukum internasional adalah sekumpulan peraturan hukum yang sebagian besar mengatur prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh negara-negara (subjek hukum internasioanal) dan hubungannya satu sama lain, yang meliputi:

a.  Aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan fungsi-fungsi institusi atau organisasi-organisasi, hubungan antara institusi dan organisasi-organisasi tersebut dengan negara dan individu-individu.

b.  Aturan-aturan hukum tertentu yang berhubungan dengan individu-individu yang menjadi perhatian komunitas internasional selain entitas negara.

Hubungan internasional memerlukan aturan hukum yang bersifat internasional. Hukum internasional  bertujuan untuk mengatur masalah-masalah bersama yang penting dalam hubungan diantara subjek-subjek hukum internasional.  Hubungan internasional sekarang dihantui rasa ketakutan terhadap meningkatnya aksi terorisme. Untuk negara-negara anggota PBB, perlu menahan diri untuk tidak mengorganisasi, menganjurkan, membantu, mengambil inisiatif, atau berperang melawan aksi-aksi teroris.

Beberapa peraturan tentang perang telah dikodifikasi, misalnya yang dicapai pada Konvensi Jenewa 1949 dan dua protokol tambahannya yang mengatur sengketa internasional dan non-internasional. Masalah-masalah internasional yang sangat mendesak saat ini adalah perlindungan bagi orang sipil dan orang hilang (karena ditangkap dan ditawan) serta penerapan standar internasional mengenai perlakuan manusiawi dalam perang saudara. Hukum internasional harus dikembalikan kepada pengertian sebenarnya yaitu, kumpulan berbagai peraturan internasioanal sebagai upaya mencegah perang, melindungi penduduk sipil, dan menciptakan perdamaian dunia.

Hukum internasional tidak saja mengatur hal-hal yang telah disebutkan di atas, tetapi mengatur juga hubungan antarnegara; hubungan diplomatik; ketentuan mengenai batas-batas negara di laut, darat, dan udara; serta prosedur dan aturan perdagangan internasional.

2.      Asas Hukum Internasional

a.      Asas Teritorial   

Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara atas wilayahnya. Menurut asas ini, negara  melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayahnya.

b.      Asas Kebangsaan

Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara untuk warga negaranya. Menurut asas ini, setiap  warga negara, di manapun dia berada, tetap mendapatkan perlakuan hukum dari negaranya.

c.       Asas kepentingan Umum

Asas ini didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan  dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut asas ini, negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang berkaitan dengan kepentingan umum.

3.      Konsep Dasar Hukum Internasional

Hukum internasional digolongkan menjadi dua:

a. Hukum Publik Internasional/Hukum Antarnegara/Hukum Internasional adalah kumpulan peraturan hukum yang mengatur hubungan antarnegara merdeka dan berdaulat.

b.      Hukum Privat (Perdata) Internasional/Hukum Antarbangsa adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan hukum antar seseorang dan orang lain yang berlainan warga negaranya dalam sebuah negara yang berkenaan dengan keperdataan.

Kedua hukum tersebut selalu mengandung unsur-unsur asing di dalamnya, yaitu hubungan hukum yang terjadi berkenaan dengan sebuah negara lain, warga negara dengan orang asing, atau orang asing dengan orang asing dalam sebuah negara. Hukum internasional bersifat koordinatif. Jika terjadi pelanggaran dari perikatan yang  telah disepakati dan menimbulkan perselisihan maka penyelesaiannya dilakukan oleh MI. Karena peraturan menentukan demikian dan pada umumnya dalam suatu perselisihan ada negara yang ingi mempertahankan kepentingannya, sedangkan hukum internasional tidak mempunyai kekuatan mutlak untuk mengatur setiap negara, maka perbedaan kepentingan itu dipertemukan ole MI sesuai kata sepakat dalam perikatan yang pernah dilakukan.

Jika kepentingan negara dipertahankan, maka konflik berkepanjangan timbul yang dapat mengaburkan tujuan hukum internasional yang sebenarnya.

4.      Sumber-Sumber Hukum Internasional

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam Hukum Internasional Humaniter (1980), sumber hukum internasional dibedakan dalam arti formal (diatur dalam Piagam PBB) dan sumber hukum dalam arti material (membahas dasar berlakunya hukum suatu negara). Sumber hukum material ada dua aliran berikut:

a.       Aliran Naturalis, bersandar pada hak asasi atau hak-hak alamiah yang sumbernya pada hukum Tuhan, sehingga menempati posisi lebih tinggi dari hukum nasional (Grotius).

b.      Aliran Positivisme, mendasarkan berlakunya hukum internasional pada persetujuan bersama negara-negara ditambah dengan asas pacta sunt servanda (Hans Kelsen).

Secara formal, sumber-sumber hukum internasional dapat dibaca pada pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional. Menurut ketentuan Pasal tersebut ada empat sumber hukum internasional formal yang merupakan sumber hukum utama tanpa menentukan urutan pentingnya, keempat itu yaitu:

a.       Perjanjian Internasional (Traktat)

Adalah ikatan hukum yang terjadi berdasarkan kata sepakat antara negara-negara sebagai anggota organisasi bangsa-bangsa dengan tujuan melaksanakan hukum tertentu yang mempunyai akibat hukum tertentu.

b.      Kebiasaan Internasional

Hukum kebiasaan yang berlaku internasional dapat diketahui dari praktek pelaksanaan pergaulan negara-negara itu. Hal yang terpenting ialah diterimanya suatu kebiasaan menjadi hukum yang bersifat umum dan kemudian menjadi hukum kebiasaan internasional. Contohnya, peraturan yang mengatur cara-cara mengadakan perjanjian internasional.

c.       Prinsip-prinsip Hukum Umum

Prinsip-prinsip hukum umum adalah dasar-dasar sistem hukum pada umumnya, yang berasal dari asas hukum Romawi. Menurut Sri Setianingsih Suwardi , S.H.,fungsi prinsip-prinsip hukum umum ada tiga yaitu:

(1)   Sebagai pelengkap hukum kebiasaan dan perjanjian internsional. Contohnya, MI tidak dapat menyatakan non liquet, yaitu tidak dapat mengadili karena tidak ada hukum yang mengaturnya. Dengan adanya sumber hukum ini MI bebas bergerak.

(2)   Sebagai penafsiran perjanjian internasional dan hukum kebiasaan. Maksudnya kedua sumber hukum itu harus sesuai dengan asas-asas hukum umum.

(3)   Sebagai pembatas perjanjian internasional dan hukum kebiasaan. Contohnya, perjanjian internasional tidak dapat memuat ketentuan yang bertentangan dengan asas-asas hukum umum.

d.      Yurispudensi dan Anggapan-Anggapan Para Ahli Hukum Internasional

Yurispudensi internasional (judicial decisions) dan anggapan-anggapan para ahli hukum internasional hanya digunakan untuk membuktikan dipakai tidaknya kaidah hukum internasional berdasarkan sumber hukum primer, seperti perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan prinsip-prinsip hukum umum dalam menyelesaikan perselisihan internasional. Apabila terjadi perselisihan internasional, banyak negara yang segan menyelesaikan masalahnya melalui pengadilan internasional dan Mahkamaha Internasionalpun tidak berwenang untuk memaksanya.

5.      Subjek-Subjek Hukum Internasional

a.      Negara

Adalah negara yang merdeka, berdaulat, dan bukan merupakan bagian dari negara lain. Negara yang berdaulat artinya negara tersebut mempunyai pemerintahan sendiri secara penuh atau mempunyai kekuasaan penuh terhadap warga negara dalam lingkungan kewenagngan negara itu.

b.      Tahta Suci (Vatikan)

Tahta Suci (Heilge Stoel) adalah Gereja Katolik Roma yang diwakili oleh Paus di Vatikan. Walaupun Vatikan bukan merupakan negara seperti pada umumnya. Tahta Suci mempunyai kedudukan sama dengan negara sebagai subjek hukum internasional.

c.       Palang Merah Internasional

Kedudukan PMI sebagi subjek hukum internasional diperkuat dengan adanya beberapa perjanjian. Diantaranya, Konvensi Jenewa tentang perlindungan korban perang.

d.      Organisasi Internasional

Menurut perkembanganya, organisasi internasional yang berdiri tahun 1815 dinyatakan menjadi lembaga hukum internasional sejak Kongres Wina.

e.       Orang Perseorangan (Individu)

Manusia sebagai individu dianggap sebagai subjek hukum internasional jika dalam tindakan atau kegiatan yang dilakukannya memperoleh penilaian positif atau negatif sesuai kehendak damai kehidupan masyarakat dunia. Individu dapat mengajukan perkara kepada Mahkamah Arbitrase Internasional.

f.       Pemberontakan dan Pihak dalam Sengketa

Ini sebaga subjek hukum internasional, karena mereka memiliki hak yang sama untuk:

1)      Mementukan nasibnya sendiri;

2)      Memilih sitem ekonomi, politik, sosial sendiri;

3)      Menguasai sumber kekuasaan kekayaan alam di wilayah yang didudukinya.

Contohnya, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang melakukan perundingan dengan Pemerintah Indonesia di Swedia.

6.      Lembaga Peradilan Internasional

a.      Mahkamah Internasional

     MI merupakan pengadilan yang tertinggi dalam kehidupan bernegara di dunia ini. Sebagai alat kelengkapan PBB, MI beranggotakan 15 orang hakim yang dipilih oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan. Masa jabatan para hakim MI adalah 9 tahun dengan ketentuan dapat dipilih kembali.

     MI berkedudukan di Den Haag (Belanda). MI bertugas menyelesaikan perselisihan ineternasional negara-negara anggota PBB karena semua anggota PBB adalah ipsofacto Piagam Mahkamah Internasional menurut pasal 93 ayat 1 Piagam PBB. Ayat 2 menyatakan bahwa “negara yang bukan anggota PBB boleh menjadi peserta Piagam Mahkamah Internasional sesuai syarat-syarat yang ditetapkan oleh Majelis Umum atas anjuran Dewan Keamanan”. Berdasarkan ketentuan ini MI dapat mengadili negara-negara bukan anggota PBB yang berselisih. MI mengadili masalah yang berkenaan dengan perselisihan kepentingan dan peselisihan hukum.

b.      Pengadilan Internasional

Dalam penyelesaian Pengadilan Internasional, setiap negara anggota PBB tidak diwajibkan membawa masalah perselisihan yang mereka hadapi ke pengadilan, kecuali bagi negara-negara yang telah menandatangani optional clause. Ketentuan tersebut dicantumkan dalam pasal 36 ayat 2 Piagam Mahkamah Internasional, yang menyatakan bahwa “ negara-negara peserta Piagam Mahkamah Internasional dapat menerangkan bahwa mereka mengakui kekuasaan Mahkamah Internasional sebagai kekuasaan yang mengikat berdasar hukum dan dapat tidak mengikat berdasarkan perjanjian istimewa”.

Dalam hal ini, hubungan hukum internasional mengenai proses perkara didasarkan surat gugatan. Optional clause menunjukkan suatu langkah penting menuju suatu pengadilan internasional yang bersifat wajib, walaupun penandatanganan negara-negara anggota hanya mengenai penyelesaian perselisihan hukum saja.

    Latihan

1.      Hukum Internasional adalah sekumpulan peraturan hukum yang sebagian besar mengatur tentang prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh negara-negara merupakan pendapat dari ....

2.      Hukum internasional haruslah memperhatikan asas-asas, yaitu ....

3.      Perjanjian antardua negara atau lebih yang bersifat mengikat disebut ....

4.      Aliran yang mendasarkan berlakunya hukum internasional pada persetujuan bersama negara dan asas pacta sunt servada disebut aliran .....

5.      Hukum yang mengatur masalah antarbangsa disebut ....