B. PERJANJIAN INTERNASIONAL

B. PERJANJIAN INTERNASIONAL

1. Makna Perjanjian Internasional

            Perjanjian internasional adalah ikatan hukum yang terjadi berdasarkan kata sepakat antarnegara anggota organisasi bangsa-bangsa dengan tujuan melaksanakan hukum tertentu yang mempunyai akibat hukum tertentu. Perjanjian internasional memerlukan adanya:

a. negara-negara yang tergabung dalam organisasi

b. bersedia mengadakan ikatan hukum tertentu

c. kata sepakat untuk melakukan sesuatu

d. bersedia menanggung akibat-akibat hukum yang terjadi.

            Subjek-subjek HI terdiri dari negara-negara sebagai anggota organisasi bangsa-bangsa yang akan terikat pada kata sepakat yang diperjanjikan. Perjanjian internasional dapat menjadi hukum, yaitu sumber hukum antarnegara yang terikat pada perjanjian itu. Contohnya,  declaration of Paris 1856 dan charter of the United Nations. Perjanjian internasional menjadi penting karena dijadikan ukuran oleh negara-negara lain yang tidak mengikatkan diri dalam perjanjian dan menjadikannya pedoman dalam pergaulan HI.

2. Istilah-istilah Perjanjian Internasional

a. Traktat (Treaty), yaitu perjanjian paling formal  yang merupakan persetujuan dua

    negara atau lebih. Mencakup bidang politik dan ekonomi.

b. Konvensi (Convention), yaitu persetujuan formal yang bersifat multilateral dan tidak

    berurusan dengan kebijakan tingkat tinggi (high policy). Perjanjian ini dilegalisasi oleh

    wakil-wakil yang berkuasa penuh (full powers).

c. Protokol (protocol), yaitu persetujuan tidak resmi dan pada umumnya tidak dibuat oleh

    kepala negara, yang mengatur masalah-masalah tambahan seperti penafsiran klausual-

    klausual tertentu.

d. Persetujuan  (Agreement), yaitu perjanjian yang lebih bersifat teknis atau administratif.

    Agreement tidak diratifikasi karena sifatnya tidak seresmi traktat dan konvensi.

e. Perikatan (Arrangement), yaitu istilah yang digunakan untuk transaksi-transaksi yang

    sifatnya sementara. Perikatan tidak seresmi traktat dan konvensi.

f. Proses verbal, yaitu catatan-catatan, ringkasan –ringkasan, atau kesimpulan-kesimpulan

    konfrensi diplomatik, atau catatan-catatan permufakatan. Proses ini tidak diratifikasi.

g. Piagam (Statuta), yaitu himpunan peraturan yang ditetapkan oleh persetujuan

    internasional mengenai pekerjaan maupun kesatuan-kesatuan tertentu.

h. Dekalarasi (Declaration), yaitu perjanjian internasional yang berbentuk traktat dan

    dokumen tidak resmi dan mengatur hal-hal yang kurang penting.

i. Modus Vivendi, yaitu dokumen untuk mencatat persetujuan internasional yang bersifat

   sementara sampai berhasil diwujudkan persetujuan yang lebih permanen, terinci,

   sistematis, dan tidak melakukan ratifikasi.

j. Pertukaran nota, yaitu metode tidak resmi yang biasanya dilakukan oleh wakil-wakil

   militer atau negara yang bersifat multilateral.

k. Ketentuan penutup (Final Act), yaitu ringkasan hasil konvensi yang menyebutkan

    negara peserta, nama utusan yang turut diundang, serta masalah yang disetujui

    konferensi dan tidak memerlukan ratifikasi.

l. Ketentuan Umum (General Act), yaitu traktat yang dapat bersifat resmi dan tidak resmi.

m. Charter, istilah yang dipakai dalam perjanjian internasional untuk pendirian badan

      yang melakukan fungsi administrasi, misal Atlantic Charter.

n. Pakta (Pact), yaitu suatu persetujuan yang lebih khusus dan membutuhkan ratifikasi.

    Contohnya Pakta Warsawa.

o. Covenant, yaitu anggaran dasar Liga Bangsa-Bangsa (LBB).

3. Tahap-Tahap Perjanjian Internasional

      Negara-negara di dunia berpedoman pada Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional yang menyebutkan tahap-tahap pembuatan internasional baik bilateral maupun multilateral, yang meliputi:

a. Perundingan (Negotation)

            Perundingan merupakan perjanjian tahap pertama antarpihak/antarnegara tentang objek tertentu. Jika belum pernah ada perjanjian yang dibuatnya, maka diperlukan penjajakan (survei) atau pembicaraan pendahuluan oleh masing-masing pihak. Dalam melakukan negoisasi negara dapat diwakili oleh pejabat dengan surat kuasa penuh (full powers). Negoisasi dapat dilakukan oleh kepala negara, kepala pemerintahan, menteri luar negeri, atau duta besar. Jika penjajakan menghasilkan kesepakatan dan rasa saling percaya maka dilanjutkan dengan proses selanjutnya yaitu penandatanganan.

b. Penandatanganan (Signature)

            Perjanjian yang bersifat bilateral, penandatanganan dilakukan menteri luar negeri (menlu) atau kepala pemerintahan, sedangkan yang bersifat multilateral penandatanganan baru dianggap sah jika 2/3 suara peserta yang hadir memberikan suara, kecuali ditentukan lain.

c. Ratifikasi (Ratification)

            Ratifikasi adalah penandatangan perjanjian yang bersifat sementara dan masih harus dikuatkan dengan pengesahan atau penguatan. Suatu negara mengikatkan diri pada perjanjian bila perjanjian tersebut telah disahkan oleh badan yang berwenang di negaranya. Ratifikasi perjanjian internasional dibedakan menjadi tiga yaitu:

(1) Ratifikasi oleh badan eksekutif. Sistem ini biasanya dilakukan oleh raja-raja absolut dan  pemerintahan otoriter.

(2) Ratifikasi oleh badan legislatif. Sistem ini jarang digunakan.

(3) Ratifikasi campuran  (DPR dan pemerintah). Sistem ini paling banyak dipilih negara-negara di dunia karena peranan legisilatif dan eksekutif sama-sama menentukan proses ratifikasi suatu perjanjian.

            Konvensi Wina 1969 Pasal 24 menyebutkan perjanjian internasional mulai berlaku

(1)   Sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam naskah perjanjian tersebut.

(2)   Saat peserta perjanjian mengikat diri pada perjanjian tersebut bila dalam naskah tersebut tidak disebutkan waktu berlakunya.

4. Pengikat Diri pada Perjanjian Internasional

            Menteri memberikan pandangan politis dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional, dengan berkonsultasi pada DPR dalam hal yang menyangkut kepentingan publik. Pemerintahan RI mengikatkan diri pada perjanjian internasional melalui panandatanganan, pengesahan, pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik, dan cara-cara sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional.

5. Pembuatan Perjanjian Internasional

            Dalam pembuatan perjanjian internasional, pemerintah RI berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memerhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasinal yang berlaku. Dalam mempersiapkan pembuatan perjanjian internasional, pemerintah RI harus menetapkan posisisnya yang dituangkan dalam pedoman delegasi RI. Pedoman delegasi RI yang perlu mendapat persetujuan menteri memuat hal-hal:

a.      Latar belakang permasalahan.

b.      Analisis permasalahan ditinjau dari aspek politik dan yuridis serta aspek lain yang dapat mempengaruhi kepentingan nasional Indonesia.

c.       Posisi Indonesia, saran, dan penyesuian yang dapat dilakukan untuk mencapai kesepakatan.

Perundingan rancangan perjanjian internasional dilakukan delegasi RI yang dipimpin menteri atau pejabat lain sesuai materi perjanjian dan lingkup kewenangan masing-masing. Pembuatan perjanjian internasinal dilakukan melalui tahap penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan, dan penandatanganan.

            Pejabat yang dapat menandatangani perjanjian internasional tanpa memerlukan surat kuasa adalah presiden atau menteri. Surat Kuasa (Full Powers) adalah surat yang dikeluarkan oleh presiden atau menteri kepada satu atau beberapa orang yang mewakili pemerintahan Ri untuk menandatangani atau menerima nasakah perjanjian, menyatakan persetujuan negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan perjanjian internasional. Surat kuasa berbeda dengan surat kepercayaan. Surat Kepercayaan (Credentials) adalah surat yang dikeluarkan oleh presiden atau menteri kepada satu atau beberapa orang yang mewakili pemerintahan RI untuk menghadiri, merundingkan, dan/atau menerima hasil akhir suatu pertemuam internasional.

            Pemerintah RI dapat melakukan pensyaratan dan/atau pernyataan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian internasional. Pensyaratan (Reservation) adalah pernyataan sepihak suatu negara untuk tidak menerima berlakunya ketentuan tertentu pada perjanjian internasioanal, dalam rumusan yang dibuat ketika menendatangani, menerima, menyetujui, atau mengesahkan perjanjian internasional yang bersifat multilateral. Pernyataan (Declaration) adalah pernyataan sepihak suatu negara tentang pemahaman atau penafsiran mengenai suatu ketentuan dalam perjanjian iternasional, yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui, atau mengesahkan perjanjian internasional yang bersifat multilateral, guna memperjelas makna ketentuan tersebut dan tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi hak dan kewajiban negara dalam perjanjian internasional.

            Pensyaratan dan pernyataan yang dilakukan pada saat penandatanganan perjanjian internasional harus ditegaskan kembali pada saat pengesahan perjanjian tersebut. Persyaratan dan penryataan ini dapat ditarik kembali setiap saat melalui pernyataan tertulis atau menurut tata cara yang ditetapkan dalam perjanjian internasional.

6. Pengesahan Perjanjian Internasional

            Pengesahan perjanjian internasional oleh pemerintah RI dilakukan sepanjang dipersyaratkan dalam perjanjian tersebut, yang dilakukan dengan UU atau keputusan presiden. Pengesahan dilakukan dengan UU apabila materinya berkenaan dengan:

a.      Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;

b.      Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara RI;

c.       Kedaulatan atau hak negara;

d.      Hak asasi manusia dan lingkungan hidup;

e.      Pembentukan kaidah hukum baru;

f.        Pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk dalam daftar

di atas dilakukan dengan keputusan presiden. Pemerintah RI menyampaikan salinan setiap keputusan presiden yang mengesahkan perjanjian internasional kepada DPR untuk dievaluasi.

            Dalam mengesahkan perjanjian internasional, lembaga pemrakarsa yang terdiri atas lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartmen, menyiapkan salinan naskah perjanjian , terjemahan, rancangan UU, atau rancangan keputusan presiden tentang pengesahan perjanjian internasional dimaksud serta dokumen-dokumen lain yang diperlukan. Lembaga pemrakarsa lalu mengkoordinasikan pembahasan rancangan dan/atau materi permasalahan bersama dengan pihak terkait. Prosedur pengajuan pengesahan perjanjian internasional dilakukan melalui menteri untuk disampaikan kepada presiden. Setiap UU atau keputusan presiden tentang pengesahan perjanjian internasional ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

7. Pemberlakuan Perjanjian Internasional

            Perjanjian internasional mulai berlaku dan mengikat para pihak setelah memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian tersebut. Pemerintah RI melakukan perubahan atas ketentuan perjanjian internasional berdasarkan kesepakatan antarpihak dalam perjanjian tersebut. Perubahan perjanjian internasional mengikat para pihak melalui tata cara yang ditetapkan perjanjian tersebut. Perubahan atas perjanjian internasional yang telah disahkan oleh pemerintah RI dilakukan dengan peraturan perundag-undangan yang setingkat. Dalam hal perubahan perjanjian internasional yang hanya bersifat teknis-administrasi, pengesahan perubahan tersebut dilakukan melalui prosedur sederhana.

8. Penyimpanan Perjanjian Internasional

            Menteri bertanggung jawab menyimpan dan memelihara naskah asli perjanjian internasional yang dibuat pemerintah RI serta menyusun daftar naskah resmi dan menerbitkannya dalam himpunan perjanjian internasional. Salinan naskah resmi setiap perjanjian internasional disampaikan kepada lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen pemrakarsa.

            Menteri memberitahukan dan menyimpan salinan resmi perjanjian internasional yang telah dibuat pemerintah RI kepada sekretariat organisasi internasional yang didalam nya pemerintah RI menjadi anggota. Menteri memberitahukan dan menyampaikan salinan piagam pengesahan perjanjian internasional kepada istansi-insansi terkait. Dalam hal pemerintah RI ditunjuk sebagai penyimpan pengesahan perjanjian internasional, menteri menerima dan menjadi menyimpan piagam pengesahan perjanjian internasional yang disampiakan negara-negara pihak perjanjian.  

9. Pengakhiran Perjanian Internasioal

            Perjanjian internasional berakhir apabila terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian, tujuan perjanjian tersebut telah tercapai, terdapat perubahan mendasar yang memengaruhi pelaksanaan perjanjian, salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian, dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama, muncul norma-norma baru dalam hukum internasional, objek perjanjian internasioanal, atau terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional.

            Perjanjian internasional berakhir sebelum waktunya berdasarkan kesepakatan para pihak, tidak memengaruhi penyelesaian setiap pengaturan yang menjadi bagian perjanjian dan belum dilaksanakan secara penuh pada saat berakhirnya perjanjian tersebut. Perjanjian internasional tidak berakhir karena suksesi negara dan tetap berlaku selama negara pengganti menyatakan terikat pada perjanjian tersebut.

Latihan

1. Pemerintah RI menyampaiakan salianan Keppres yang mengesahkan suatu perjanjian internasional kepada .....

2.      Pedoman bagi negara-nagara yang ingin membuat perjanjian internasinaol adalah .....

3.      Ratifikasi perjanjian internasional dapat dibedakan mejadi tiga yaitu ......

4.      Persetujuan formal yang bersifat multilateral disebut ......

5.      Cara untuk mengesahkan perjanjian internasional yang sudah ditandatangani disebut .....

BAB 4. A. HUBUNGAN INTERNASIONAL

BAB 4

HUBUNGAN INTERNASIONAL DAN ORGANISASI INTERNASIONAL

A.   HUBUNGAN INTERNASIONL

1.    Pengertian Hubungan Internasional

Hubungan internasional secara sederhana diartikan sebagai hubungan antar bangsa, baik antara negara dengan negara, antara negara dan individu/badan hukum, antara warga negara dan warga negara lain.

Hubungan internasional didefinisikan sebagai interaksi antara beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi nonpemerintah, kesatuan subnasional (kelompok atau badan dalam suatu negara seperti birokrasi dan pemerintah domestik), serta individu-individu.

Hubungan internasional mencakup unsur-unsur ekonomi, sosial, budaya, hankam, perpindahan penduduk (imigrasi dan emigrasi), pariwisata, olahraga, dan pertukaran budaya. Perilaku para aktor hubungan internasional dalam bentuk kerja sama, pembentukan aliansi, perang, konflik, serta interaksi dalam organisasi internasional.

2.    Pentingnya Hubungan Internasional bagi Suatu Negara

Hubungan internasional menjadi pentingnya bagi suatu negara karena masa sekarang diyakini bahwa tidak ada negara yang dapat berdiri sendiri. Dengan adanya hubungan internasional, pencapaian tujuan negara dapat lebih mudah dilakukan dan perdamaian dunia lebih mudah diciptakan.

Hubungan internasional yang dilakukan suatu negara sangat ditentukan oleh kekuasaan (power) dan keamanan (security) negara yang bersangkutan. Kekuasaan berasal dari tiga sumber, sumber daya (geografi, sda, penduduk); sosio-psikologis (citra, sikap, dan harapan penduduk, kualitas kepemimpinan); serta kapasitas industri dan kesiapsiagaan militer.

Keamanan dikaitkan dengan ancaman (militer, ekonomi, politik, maupun ekologi). Ada ancaman lain yang berupa kelaparan, kemiskinan, penyakit menular, dan bencana alam.  

Menurut Barry Buzan, ada lima ancaman terhadap keamanan, yaitu ancaman militer, politik, sosial dan ancaman ekonomi. Dalam kerangka kepentingan nasional, ancaman ini merupakan ancaman paling besar saat ini. Misalnya dalam liberalisme bidang ekonomi dengan semakin kecilnya peran negara dalam kegiatan ekonomi, dan ancaman ekologis (pembakaran hutan, asap akibat kebakaran hutan, dan lain-lain). Ancaman-ancaman tersebut telah menjadi isu global, sehingga hubungan internasional pun diarahkan pada beberapa hal berilkut agar mampu mengatasi segala ancaman tersebut.

a.      Kepentingan nasional yang meliputi kepentingan ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan kedaulatan wilayah. Kepentingan nasional negara merupakan unsur pembentuk negara paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi.

b.      Upaya memelihara perdamaian dunia yang meliputi penyelsaian konflik secara damai dan perjanjian damai. Berbagai konflik di dunia seperti konflik etnis, konflik antarnegara, pelangagaran HAM, dan perkembangan teknologi informasi.

3. Sarana-Sarana Hubungan Internasional

a. Diplomasi

Diplomasi adalah proses komunikasi antarpelaku politik internasional dan instrumen untuk mencapai tujuan kebijakan politik luar negeri suatu negara. Diplomasi dilakukan oleh kementerian luar negeri, kedutaan besar, atau konsulat yang  mewakili negara.

Diplomasi meliputi berbagai kepentingan, dan jika upaya diplomasi gagal kemungkinan  terjadi krisis internasional atau perang.

b. Negoisasi

            Negoisasi atau perundingan adalah upaya untuk mengatasi masalah yang dihadapi antara dua negara tanpa melibatkan pihak ketiga. Perundingan dalam rangka perjanjian bilateral disebut talk, sedangkan dalam rangka perjanjian multilateral disebut diplomatic conference. Selain secara resmi, ada perjanjian tidak resmi yang disebut corridor talk. 

c. Lobby

            Lobby merupakan kegiatan politik yang dilakukan untuk mempengaruhi negara tertentu dan untuk memastikan bahwa pandangan atau kepentingan suatu negara dapat tersampaikan. Lobby bertujuan agar kerja sama internasional yang dijalin satu negara dengan negara lain dapat berjalan lancar.

4. Perwakilan Diplonmatik

a. Makna Perwakilan Diplomatik

            Ada empat unsur hubungan diplomatik, yaitu:

(1) hubung antarbangsa                     (3) status pejabat diplomatik

(2) pertukaran misi diplomatik           (4) kekebalan hukum/hak ekstrateritorial

Kepentingan suatu negara meliputi bidang : politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Perwakilan diplomatik adalah perwakilan resmi suatu negara baik politik maupun nonpolitik, dalam membina hubungan antara negara yang satu dengan yang lainnya.

b. Tingkatan Perwakilan Diplomatik

            Berdasarkan Kongres Wina (1815) dan Kongres Aux La Chapella (Konggres Achen) 1818, tingkatan perangkat diplomatik sebagai berikut:

(1)     Duta Besar Berkuasa Penuh (ambassador), yaitu perwakilan tertinggi perwakilan diplomatik yang memiliki kekuasaan penuh dan luar biasa.

(2)     Duta (gerzan), yaitu wakil diplomatik yang pangkatnya lebih rendah dari duta besar. Dalam menyelesaikan masalah antarnegara, duta harus berkonsultasi dengan pemerintahannya.

(3)     Menteri Residen dianggap sebagai bukan wakil pribadi kepala negara. Menteri Residen hanya mengurus urusan negara dan tidak berhak mengadakan pertemuan dengan kepala negara tempatnya bertugas.

(4)     Kuasa Usaha (charge de affair), yaitu kuasa usaha yang tidak diperbantukan kepada kepala negara. Kuasa usaha dibedakan atas kuasa usaha tetap dan kuasa usaha sementara.

(5)     Atase, yaitu pejabat pembantu duta besar berkuasa penuh. Atase terdiri atas:

(a)   Atase pertahanan (memberikan nasehat dibidang militer dan hankam pada duta besar berkuasa penuh);

(b)   Atase teknis (atase perdagangan, perindustrian, pendidikan dan kebudayaan, dan bidang lain seperti pembuatan paspor dan pencatatan sipil). 

c. Perwakilan Konsuler

(1) Konsul Jendral, membawahi beberapa konsul dan di tempatkan di ibukota negara.

(2) Konsul dan Wakil Konsul

     Konsul mengepali satu kekonsulan dan terkadang diperbantukan pada konsul jenderal.

(3) Agen Konsul, diangkat oleh konsul jenderal yang bertugas mengurus hal-hal yang

     sifatnya terbatas dan berhubungan dengan kekonsulan dan ditempatkan di kota-kota

     kekonsulan.

d. Fungsi Perwakilan Diplomatik

Menurut Kongres Wina 1961, fungsi perwakilan diplomatik adalah sebagai berikut:

(1)   Mewakili negara pengirimdi dalam negara penerima.

(2)   Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima di dalam batas-batas yang diijinkan oleh hukum internsional.

(3)   Mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima.

(4)   Memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara penerima, sesuai UU dan melaporkan kepada pemerintah negara penerima.

(5)   Memelihara hubungan persahabatan antara kedua negara.

e. Hak Istimewa Perwakilan Diplomatik, berdasarkan Kongres Wina adalah

(1) Hak Imunitas

      Hak yang menyangkut pribadi seorang diplomat serta gedung perwakilannya, termasuk tidak tunduk kepada yurisdiksi (hukum) di negara tempat bertugas, baik perkara perdata maupun pidana, namun dapat diusir atau dikembailkan ke nagar asalnya.

(2) Hak Ekstrateritorial

      Hak kebebasan diplomat terhadap daerah perwakilan, termasuk halaman, bangunan, serta perlengkapannya, seperti bendera, lambang negara, dokumen, surat-surat lainnya yang bebas sensor.

Latihan

1. Hubungan internasional yang dilakukan suatu negara sangat ditentukan oleh ....

2. Proses komunikasi antarpelaku politik internasional untuk mencapai kebijakan politik

    luar negeri suatu negara disebut .....

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi dua negara disebut ....

4. Hubungan antara suatu negara dengan negara lain atau antara satu warga negara

    dengan warga negara lain disebut .....

5. Perundingan yang dilakukan secara tidak resmi disebut .....

  

ULANGAN BLOK BAB 2

SMK NEGERI 1 SRAGI

ULANGAN BLOK BAB 2 SEMESTER GANJIL TP 2016/2017 KELAS XI SEMUA JURUSAN

NAMA / KELAS                  :                                                                                              

HARI / TANGGAL             :

Berilah tanda silang pada salah satu jawaban yang paling tepat!

1.       Di negara yang menganut budaya demokrasi, rakyat menjadi .....

a.       subyek kedaulatan                                     d. obyek kedaulatan

b.       sasaran kedaulatan                                    e. tujuan kedaulatan

c.        jalan kedaulatan

2.    Demokrasi adalah partisispasi rakyat dalam pengambilan keputusan pada penetapan kebijakan. Hal ini merupakan pengertian ukuran ....

a.       hukum                                                           c. normatif                                            e. adaptif

b.       substantif                                                      d. demokrasi yang mapan

3.       Di Indonesia masa jabatan Presiden adalah  ....

a.       3 tahun                          b. 4 tahun                              c. 5 tahun                              d. 6 tahun                  

e. 6 tahun

4.       Pada pemilu 2004 partai politik berjumlah .....

a.       23                   b. 24                        c. 25                         d. 26                      e. 27

5.   Demokrasi dimana rakyat dalam mewujudkan kedaulatannya pada suatu negara secara langsung, dinamakan demokrasi ....

a.       tidak langsung                                              c. perwakilan                                        e. langsung

b.       rakyat                                                        d. masyarakat

6.       Demokrasi berasal dari bahasa ....

a.       Indonesia                                                      c. Yunani                                               e. Italia

b.       Mesir                                                              d. Arab

7.       Demokrasi ada dua bentuk yaitu demokrasi normatif dan demokrasi empirik. Hal ini menurut pendapat...

a.       Sidney Hook                                                                d. Philippe C.Schmitter

b.       Afan Gaffar                                                 e. Inu Kencana

c.        Afan Hook

8.       Menurut toei kedaulatan rakyat, berarti kedaulatan berada ditangan ....

a.       Tuhan                        b. rakyat                c. negara                 d. bangsa                      e. pejabat 

9.       Pemerintahan yang sah dan diakui oleh rakyat. Merupakan pengertian pemerintahan ....

a.       dari rakyat                                                    c. oleh rakyat                                      e. ke rakyat

b.       untuk rakyat                                                 d. kepada rakyat

10.    Pemerintahan demokrasi berdasarkan ....

a.       kedaulatan negara                                      d. kedaulatan rakyat

b.       kedaulatan Tuhan                                      e. kedaulatan masyarakat

c.        kedaulatan bangsa

11.    Prinsip-prinsip demokrasi terdiri atas persamaan, kebebasan, dan pluralisme, merupakan pendapat ....

a.       Robert A. Dahl                                             d. Riswandha Imawan

b.       Masykuri Abdillah                                      e. Blaug

c.        Schwarzmantel

12.    Istilah madani secara umum diartikan sebagai ....

a.       adab                        b. adap                  c. adat                          d. adaban                           e. adatan

13.    di bawah ini merupakan ciri-ciri masyarakat madani, kecuali .....

a.       demokratisasi                                               c. toleransi                                          e. keadilan sosial

b.       pluralisme                                                 d. partisipasi masyarakat

14.    Kesediaan individu untuk menerima pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda, merupakan pengertian ....

a.       partisipasi sosial                                           c. keadilan sosial                                 e. toleransi

b.       pluralisme                                                 d. supremasi hukum

15.    Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar, merupakan bunyi UUD 1945 pasal .....

a.       1 (ayat) 2                                                      c. 1 (ayat) 1                                           e. 2 (ayat) 2

b.       2 (ayat) 1                                                      d.  2 (ayat) 2

16.    Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden Indonesia dipilih secara langsung oleh rakyata sejak pemilu ....

a.       1999                             b. 2001                  c. 2002                          d. 2004                            e. 2005 

17.    Dekrit Presiden terjadi pada tanggal ....

a.       3 Juli 1959                                                      c. 4 Juli 1959                                      e. 5 Juli 1959

b.       2 Juli 1959                                                      d. 6 Juli 1959

18.    Demokrasi pada masa Orba berlangsung dari tahun ....

a.       1945 – 1965                                                 c.1965 – 1998                                     e. 1965 - 1999

b.       1965 – 1996                                                 d. 1965 – 1997

19.    Prinsip demokrasi Pancasila tertuang dalam sila ke ....

a.       ketiga              b. keempat                         c. kelima                    d.kesatu                     e. kedua

20.    DPR dan MPR dalam pengambilan keputusan mengutamakan musyawarah untuk ....

a.       kesepakatan                                                c. kebulatan                                          e. kebulatan

b.   mufakat                                                          d. keluwesan

       21. Konsepsi Pancasila berubah menjadi konsepsi Nasakom. Hal ini merupakan penyimpangan ....

a.       ideologis                                                        d. demokrasi terpimpin

b.       tap MPRS                                                     e. hak budget

c.        pemimpin lembaga tertinggi

22.    Pemerintahan Orde Baru terbentuk tanggal ....

a.       2 Oktober 1965                                            d. 1 Oktober 1965

b.       3 Oktober 1965                                            e. 4 Oktober 1965

c.        5 Oktober 1965

23.    Pada saat demokrasi masa Orde Lama, terjadi perubahan kebijkan politik luar negeri Indonesia menjadi ....

a.       Poros Jakarta-Mesir                                    d. Poros Jakarta-Yunani

b.       Poros Jakarta-India                                    e. Poros Jakarta-Peking

c.        Poros Jakarta-Belanda

24.    Di bawah ini merupakan bentuk kebebasan berpolitik, kecuali ....

a.       kemerdekaan pers                                       d. tahanan politik

b.       pembentukan parpol                                  e. otonomi daerah

c.        otonomi wilayah

25.    Sistem pemilu adalah elemen mendasar dari demokrasi perwakilan, merupakan pendapat dari ....

a.       Sidney Hook                                                c. Blaung                                               e. Robert A. Dahl

b.       Arendt Liphart                                             d. Riswandha Imawan

26.    Melaksanakan kedaulatan rakyat dan  memilih wakil-wakil rakyat. Hal ini merupakan ....

a.       tujuan pemilu                                                c. maksud pemilu                                e. asas pemilu

b.       arti pemilu                                                     d. makna pemilu

27.    Asas pemilu 2004 adalah .....

a.       luber dan adil                                                c. luber dan jujur                                e. luber

b.       luber dan jurdil                                              d. luber dan sama

28.    Dalam pemilu 2004 anggota DPR, DPRD Provinsi dan kabupaten dipilih oleh rakyat melalui parpol, adapun anggota DPD dipilih rakyat secara ....

a.       tidak langsung                                               c. perorangan                                      e. perwakilan

b.       terwakili DPRD                                             d. langsung

29.    Anggota DPD setiap propinsi adalah ....

a.       1 orang                   b. 4 orang                     c. 2 orang                            d. 3 orang                 e. 5 orang

30.    Pemilu 2004 dilaksanakan dalam .....tahap

a.       1 tahap                           b. 4 tahap                c. 2 tahap                    d. 5 tahap                     e. 3 tahap

31.    Ditingkat nasional KPU beranggotakan ... orang

a.       6 orang                      b. 7 orang                    c. 8 orang                            d. 9 orang                  e. 5 orang

32.     Tahap-tahap pemilihan umum legislatif tahun 2004 yang pertama adalah ....

a.       pendaftaran pemilih                                   d. pendaftran peserta

b.       pemungutan suara                                      e. kampanye

c.        penghitungan suara

33.    Kegiatan pendaftaran pemilih dalam pemilu 2004 dilakukan oleh ....

a.       badan pusat penduduk                               d. badan pusat negara

b.       badan pusat  pelayanan                            e. badan pusat pemerintah

c.        badan pusat statistik

34.    Di DKI Jakarta pada pemilu 2004 jumlah DPD yang terpilih adalah ....

a.       37 orang                        b. 38 orang                       c. 39 orang                    d. 40 orang               e. 41 orang

35.    Bentuk demokrasi pada masa Presiden Soekarno ialah ....

a.       sosial                     b. Pancasila                          c. liberal                  d. komunis                       e. terpimpin